.png)
Dalam menjalankan tugasnya, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tanggung jawab besar terkait pengelolaan keuangan. Salah satu peran kunci dalam manajemen keuangan OPD/SKPD adalah bendahara. Bendahara bertanggung jawab atas administrasi, pengelolaan, dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Untuk memastikan kepatuhan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, proses rekonsiliasi dan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara menjadi sangat penting. Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang rekonsiliasi dan verifikasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para pemangku kepentingan terkait proses ini. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan
No : PMK-162/PMK.05/2013 dan Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014,
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran dibuat sebagai pertanggungjawaban bendahara atas uang yang dikelolanya.
Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban bendahara adalah proses mencocokkan dan menyesuaikan antara catatan keuangan yang dilaporkan oleh bendahara dengan catatan keuangan yang seharusnya. Beberapa langkah yang umumnya dilakukan dalam rekonsiliasi ini meliputi:
- Pencocokan Transaksi: Menyamakan transaksi yang tercatat dalam laporan bendahara dengan bukti fisik atau dokumen yang mendukung.
- Penyelarasan Saldo: Memastikan saldo akhir dalam laporan bendahara sesuai dengan saldo seharusnya berdasarkan catatan keuangan yang ada.
- Investigasi Perbedaan: Jika terdapat perbedaan antara laporan bendahara dan catatan keuangan lainnya, langkah investigasi dilakukan untuk menemukan penyebabnya.
Verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara melibatkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kebenaran dan kelengkapan informasi yang disampaikan dalam laporan. Langkah-langkah dalam verifikasi ini meliputi:
- Pemeriksaan Dokumen Pendukung: Memastikan bahwa dokumen pendukung transaksi keuangan telah lengkap dan valid.
- Penilaian Kepatuhan: Memeriksa apakah semua kegiatan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- Analisis Laporan: Melakukan analisis terhadap laporan bendahara untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan keandalannya.
–
Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran
- Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan
- Rekonsiliasi Pagu Belanja
- Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan (Pajak, PNBP, dan Hibah)
- Rekonsiliasi Realisasi Belanja
- Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja
–
Rekonsiliasi Neraca
- Kas di Bendahara Pengeluaran
- Kas Lainnya dan Setara Kas
- Kas pada Badan Layanan Umum
Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh bendahara
setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Satuan
kerja diharapkan mampu mengantisipasi agar LPJ yang dibuat benar dan
akurat.Satuan kerja diharapkan lebih teliti dalam membuat LPJ dan ketika
disampaikan ke KPPN tidak salah sehingga tidak perlu bolak-balik memperbaiki
LPJ.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah, baik Eksekutif maupun Legislatif mengenai Laporan Pertanggungjawaban Bendahara maka kami PUSPEMKA akan menyelenggarakan Bimtek "Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran OPD/SKPD" pada:
Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah, baik Eksekutif maupun Legislatif mengenai Laporan Pertanggungjawaban Bendahara maka kami PUSPEMKA akan menyelenggarakan Bimtek "Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran OPD/SKPD" pada:
