BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RKA dan DPA Instansi Pemerintah SKPD

RKA dan DPA termasuk dokumen penjabaran dan penganggaran. Berisi program atau kegiatan dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut. Sedangkan RKA dari satuan kerja perangkat daerah atau SKPD/DPA memuat rencana pendapatan. Membuat belanja untuk setiap program yang direncanakan dan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tahun yang direncanakan. Dirinci mulai dari rincian objek pendapatan, pembiayaan, belanja dan prakiraan maju untuk tahun-tahun berikutnya. RKA ini disusun supaya dapat mewujudkan sinergitas. Pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan mewujudkan efisiensi dari alokasi sumber daya untuk pembangunan daerah. Dengan begitu RKA harus dapat dilaksanakan dan terukur sesuai kemampuan anggaran.

Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-undang ini menekankan perlunya penyusunan Renja dan RKA SKPD berdasarkan penganggaran berbasis kinerja. Ini menunjukan perlunya Renstra SKPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan kedalam Rencana Tahunan (RKPD).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menekankan bahwa penyusunan Renstra SKPD harus berpedoman pada RPJMD, karena RPJMD merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD, RKPD, Renja SKPD, dan sebagai bentuk penerjemahan RPJMD. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan bahwa RPJMD dan Renstra SKPD harus mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimum dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan kedalam RKPD, Renja SKPD, KUA, APBD, dan RKA SKPD untuk mencapai target SPM tahunan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif mengenai Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah maka Pusat Pengembangan Manajemen Kepegawaian (PUSPEMKA) akan melaksanakan "Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah"  pada:

 

JADWAL DAN TEMPAT KEGIATAN TAHUN 2023

BULAN MEI 2023 08 – 09 Mei 2023  Hotel Ibis Senen, Jakarta 08 – 09 Mei 2023  Hotel Golden, Bandung 08 – 09 Mei 2023  Hotel Amaris, Semarang 08 – 09 Mei 2023  Hotel Abadi, Yogyakarta 15 – 16 Mei 2023  Hotel Zoom, Surabaya 15 – 16 Mei 2023  Hotel J4 Legian, Kuta Bali 15 – 16 Mei 2023  Hotel Montana, Lombok 15 – 16 Mei 2023  Hotel Losari Beach, Makassar 22 – 23 Mei 2023  Hotel Antares, Medan 22 – 23 Mei 2023  Hotel Pacific Palace, Batam 22 – 23 Mei 2023  Hotel Ibis Senen, Jakarta 22 – 23 Mei 2023  Hotel Golden, Bandung 25 – 26 Mei 2023  Hotel Amaris, Semarang 25 – 26 Mei 2023  Hotel Abadi, Yogyakarta 25 – 26 Mei 2023  Hotel Zoom, Surabaya 25 – 26 Mei 2023  Hotel J4 Legian, Kuta Bali 29 – 30 Mei 2023  Hotel Montana, Lombok 29 – 30 Mei 2023  Hotel Losari Beach, Makassar 29 – 30 Mei 2023  Hotel Antares, Medan 29 – 30 Mei 2023  Hotel Pacific Palace, Batam	BULAN JUNI 2023 02 – 03 Jun 2023  Hotel Ibis Senen, Jakarta 02 – 03 Jun 2023  Hotel Golden, Bandung 02 – 03 Jun 2023  Hotel Amaris, Semarang 02 – 03 Jun 2023  Hotel Abadi, Yogyakarta 08 – 09 Jun 2023  Hotel Zoom, Surabaya 08 – 09 Jun 2023  Hotel J4 Legian, Kuta Bali 08 – 09 Jun 2023  Hotel Montana, Lombok 08 – 09 Jun 2023 Hotel Losari Beach, Makassar 15 – 16 Jun 2023  Hotel Antares, Medan 15 – 16 Jun 2023  Hotel Pacific Palace, Batam 15 – 16 Jun 2023  Hotel Ibis Senen, Jakarta 15 – 16 Jun 2023  Hotel Golden, Bandung 22 – 23 Jun 2023  Hotel Amaris, Semarang 22 – 23 Jun 2023  Hotel Abadi, Yogyakarta 22 – 23 Jun 2023  Hotel Zoom, Surabaya 22 – 23 Jun 2023  Hotel J4 Legian, Kuta Bali 26 – 27 Jun 2023  Hotel Montana, Lombok 26 – 27 Jun 2023 Hotel Losari Beach, Makassar 26 – 27 Jun 2023  Hotel Antares, Medan 26 – 27 Jun 2023  Hotel Pacific Palace, Batam

BERIKUT KAMI LAMPIRKAN JADWAL BIMTEK BULAN BERIKUTNYA
( silahkan klick link di bawah ini )
JANUARI / FEBRUARI / MARET / APRIL / MEI / JUNI
JULI / AGUSTUS / SEPTEMBER / OKTOBER / NOVEMBER / DESEMBER

Berikut kami informasikan Biaya Bimtek Bidang Keuangan Daerah, Kepegawaian Daerah, Pengelolaan Barang & Aset, Perpajakan, Kearsipan, Protokoler, Kehumasan, Aparatur Pemerintah, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Camat/Kelurahan/Desa, Pengadaan Barang/Jasa, Satpol PP, Diklat Perusahaan, BUMN/BUMD & Migas Bimtek dan Diklat Keuangan, Kepegawaian Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Seminar Perpajakan, Diklat Pemerintahan, Bimtek Barang dan Aset (Bimtek BMD) dan lain-lain untuk semester ke I & II yang diselenggarakan secara swadana dengan biaya kontribusi :

Rp. 4.500.000,- Harga sewaktu-waktu bisa berubah
(termasuk penginapan 3 malam Twin Sharing, Tas, Coffee Break, Lunch dan Makan malam)
untuk setiap peserta/Angkatan.

Catatan Untuk Fasilitas Peserta:
- Bonus (1 Juta / Peserta Untuk 10 Pendaftar Pertama)
- Pelatihan selama 2 hari
- Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
- Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
- Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
- Tas Ransel Eksklusif
- Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 7 Orang)
- Konfirmasi selambat-lambanya H-3 sesuai jadwal kegiatan
Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi
- Telp./Fax. (021) 2606 4669
- Konfirmasi : 085211190090 & 085888784978

Demikian Informasi Jadwal Pelatihan Bimtek dan Diklat untuk semester ke I - II di tahun anggaran  2022, 2023, 2024, 2025