Sosialisasi Implementasi Transaksi Keuangan Non-tunai pada (Pemda) Pemerintah Daerah dalam rangka menindak lanjuti
instruksi Presiden RI tentang Pemberantasan Korupsi, Maka, dibuatlah
Instruksi dari Presiden RI yang di muat dalam Inpres No 10 Tahun 2016
tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ yang mewajibkan Pemerintah Daerah
untuk melaksanakan transaksi non tunai.
Untuk menindak lanjuti ketentuan
pasal 283 ayat 2 undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
Transaksi non tunai dapat dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran
menggunakan Kartu, Cek, Bilyet, Giro dan uang elektronik atau
sejenisnya, didalam surat edaran tersebut juga dinyatakan bahwa
penerapan transaksi non tunai dapat dilakukan secara bertahap dengan
membatasi penggunaan uang tunai dalam trnsaksi pengeluaran dan
penerimaan. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk membekali Aparatur
Pemerintah Daerah agar memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai
maka kami dari (Puspemka) akan menyelenggarakan Bimtek dan Diklat Implementasi Transaksi Keuangan Non Tunai. Dengan pembahasan:
- Implementasi dan Penerapan transaksi non tunai pada pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ
- Langkah-Langkah Percepatan Implementasi Transaksi Keuangan Non Tunai
- Sosialisasi Transaksi Keuangan Non Tunai Dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Berikut
Informasi Jadwal Bimtek yang akan di selenggarakan pada:
