Mutasi Pejabat pada dasarnya merupakan sebuah
rutinitas yang wajar dalam sistem kepegawaian kita berdasarkan UU 43 Tahun
1999. Mutasi yang secara teknis dalam UU ini diartikan sebagai perpindahan,
merupakan sebuah mekanisme kebijakan tentang bagaimana mengatur pemindahan
pejabat dalam suatu jabatan. Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa
kewenangan yang begitu besar dari pejabat pembina kepegawaian daerah dalam hal
ini Kepala Daerah dan Sekda untuk melakukan rotasi/mutasi pejabat, terkadang
membuat hal ini dipandang dari aspek politis sehingga yang terjadi kemudian
adalah proses perputaran pejabat itu akan ‘beraroma’ kedekatan emosional, balas
jasa, balas dendam, dan aroma nepotisme lainnya. Issu ini terakhir sangat
mengemuka pasca pemberlakuan Pilkada langsung dimana “dukung mendukung”
tergelar secara pulgar serta mengharuskan dibangunnya keterikatan-keterikatan
emosional, psikologis, kultural, dan kepentingan dalam masyarakat untuk meraih
kekuasaan dan pada akhirnya berujung kepada dikotomi “pendukung dan bukan
pendukung”.
Untuk itu, dalam upaya menghindari pemahaman yang keliru di kalangan aparatur/pejabat serta masyarakat umum, maka persoalan mutasi ini harus dilihat dari pendekatan kebijakan publik dimana dalam perencanaan dan pelaksanaannya berada dalam frame manajemen SDM (aparatur/pejabat) serta berorientasi pada peningkatan kapabilitas organisasi/birokrasi. Dengan demikian, apapun hasil dari pelaksanaan kebijakan mutasi tersebut, prosesnya akan tetap memenuhi asas kepatutan kepangkatan, berpegang pada prinsip profesionalisme serta berorientasi pada peningkatan kinerja.
Untuk itu, dalam upaya menghindari pemahaman yang keliru di kalangan aparatur/pejabat serta masyarakat umum, maka persoalan mutasi ini harus dilihat dari pendekatan kebijakan publik dimana dalam perencanaan dan pelaksanaannya berada dalam frame manajemen SDM (aparatur/pejabat) serta berorientasi pada peningkatan kapabilitas organisasi/birokrasi. Dengan demikian, apapun hasil dari pelaksanaan kebijakan mutasi tersebut, prosesnya akan tetap memenuhi asas kepatutan kepangkatan, berpegang pada prinsip profesionalisme serta berorientasi pada peningkatan kinerja.
Dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dalam menjalankan organisasi pemerintahan maka kami Media
Konsultasi & Pendidikan Pusat Pengembangan Manajemen Kepegawaian
(PUSPEMKA) akan melaksanakan Bimbingan Teknis mengenai "Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah"
yang diselenggarakan pada:
JADWAL DAN TEMPAT KEGIATAN TAHUN 2020
BULAN SEPTEMBER 2020
03 – 04 Sept 2020 Hotel Ibis Senen, Jakarta
03 – 04 Sept 2020 Hotel Cemerlang,
Bandung
03 – 04 Sept 2020 Hotel Amaris, Semarang
03 – 04 Sept 2020 Hotel Pesonna, Yogyakarta
10 – 11 Sept 2020 Hotel Zoom,
Surabaya
10 – 11 Sept 2020 Hotel J4 Legian, Kuta Bali 10 – 11 Sept 2020 Hotel Sentosa, Lombok 10 – 11 Sept 2020 Hotel Losari Beach, Makassar
17 – 18 Sept 2020 Hotel Antares, Medan17 – 18 Sept 2020 Hotel Pacific Palace, Batam
17 – 18 Sept 2020 Hotel Ibis Senen, Jakarta
17 – 18 Sept 2020 Hotel Cemerlang,
Bandung
24 – 25 Sept 2020 Hotel Amaris, Semarang
24 – 25 Sept 2020 Hotel Pesonna, Yogyakarta
24 – 25 Sept 2020 Hotel Zoom,
Surabaya
24 – 25 Sept 2020 Hotel J4 Legian, Kuta Bali 28 – 29 Sept 2020 Hotel Sentosa, Lombok
28 – 29 Sept 2020 Hotel Losari Beach, Makassar
28 – 29 Sept 2020 Hotel Antares, Medan28 – 29 Sept 2020 Hotel Pacific Palace, Batam |
BULAN OKTOBER 2020
05 – 06 Okt 2020 Hotel Ibis Senen, Jakarta
05 – 06 Okt 2020 Hotel Cemerlang,
Bandung
05 – 06 Okt 2020 Hotel Amaris, Semarang
05 – 06 Okt 2020 Hotel Pesonna, Yogyakarta
12 – 13 Okt 2020 Hotel Zoom,
Surabaya
12 – 13 Okt 2020 Hotel J4 Legian, Kuta Bali 12 – 13 Okt 2020 Hotel Sentosa, Lombok
12 – 13 Okt 2020 Hotel Losari Beach, Makassar
19 – 20 Okt 2020 Hotel Antares, Medan19 – 20 Okt 2020 Hotel Pacific Palace, Batam
19 – 20 Okt 2020 Hotel Ibis Senen, Jakarta
19 – 20 Okt 2020 Hotel Cemerlang,
Bandung
22 – 23 Okt 2020 Hotel Amaris, Semarang
22 – 23 Okt 2020 Hotel Pesonna, Yogyakarta
22 – 23 Okt 2020 Hotel Zoom,
Surabaya
22 – 23 Okt 2020 Hotel J4 Legian, Kuta Bali 26 – 27 Okt 2020 Hotel Sentosa, Lombok
26 – 27 Okt 2020 Hotel Losari Beach, Makassar
26 – 27 Okt 2020 Hotel Antares, Medan26 – 27 Okt 2020 Hotel Pacific Palace, Batam |
Berikut kami informasikan Biaya Bimtek Bidang Keuangan Daerah, Kepegawaian Daerah, Pengelolaan Barang & Aset, Perpajakan, Kearsipan, Protokoler, Kehumasan, Aparatur Pemerintah, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Camat/Kelurahan/Desa, Pengadaan Barang/Jasa, Satpol PP, Diklat Perusahaan, BUMN/BUMD & Migas
Bimtek dan Diklat Keuangan, Kepegawaian Sosialisasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Seminar Perpajakan, Diklat Pemerintahan, Bimtek
Barang
dan Aset (Bimtek BMD) dan lain-lain untuk semester ke I & II yang
diselenggarakan secara swadana dengan biaya kontribusi :
Rp. 4.500.000,- Harga sewaktu-waktu bisa berubah(termasuk penginapan 3 malam Twin Sharing, Tas, Coffee Break, Lunch dan Makan malam)
untuk setiap peserta/Angkatan.
Catatan Untuk Fasilitas Peserta:
- Bonus (1 Juta / Peserta Untuk 10 Pendaftar Pertama)
- Pelatihan selama 2 hari
- Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
- Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
- Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
- Tas Ransel Eksklusif
- Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 7 Orang)
- Konfirmasi selambat-lambanya H-3 sesuai jadwal kegiatan
Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi
- Telp./Fax. (021) 2606 4669
- Konfirmasi : 085211190090 & 085888784978
Demikian Informasi Jadwal Pelatihan Bimtek dan Diklat untuk semester ke I - II di tahun anggaran 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
