BIMTEK TATA CARA
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA
PENYAMPAIANNYA
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah
yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD,
penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan
APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi
keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan
pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.
Hadirnya PP. No. 71 Tahun 2010, tentang Standar
Akuntansi pemerintah ( SAP) serta dalam rangka melaksanakan Pasal 31 Ayat (4)
PP. No.8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 55/2008, tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
serta Penyampaiannya. Saat ini tugas dan peranan Bendahara menjadi penting dan strategis
sebagai pengelola Keuangan, namun pedoman mengenai penatausahaan dan
pertanggungjawaban mengenai Bendahara tidak diatur secara mendetail dalam
Pemendagri 13/2006 (Permendagri 59/2007), sehingga dibutuhkan pedoman yang
lebih komprehensif bagi Bendaharawan Daerah.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik
Eksekutif maupun Legislatif pada Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah maka kami
akan melaksanakan Bimtek “Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Cara Penyampaiannya Untuk Bendaharawan” pada:
